Tangerang, Jurnalfakta1.com | Kunjungan kerja Lembaga Komisi Pengawas Korupsi (KPK)-Panri ke sejumlah desa di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Senin (23/6/2025), memunculkan catatan kritis terhadap pelayanan publik, khususnya di Desa Cengklong. Dipimpin oleh Ketua KPK-Panri, Suryadi, kunjungan ini bertujuan untuk memantau transparansi anggaran desa tahun 2024.
Di Desa Jati Mulya, Kepala Desa Poniman menyambut rombongan dengan tangan terbuka. Dalam suasana yang santai namun serius, ia memaparkan alokasi anggaran desa secara rinci, menekankan penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur. Respons ini menunjukkan dedikasi Poniman terhadap akuntabilitas dan keterbukaan.
Hal serupa juga terjadi di Desa Kosambi Barat. Meski Kepala Desa tidak berada di tempat, staf administrasi Husen menggantikan peran tersebut dengan penjelasan yang lugas dan komprehensif terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran desa. Pelayanan di desa ini mendapat apresiasi sebagai contoh disiplin dan profesionalisme.
Namun, situasi kontras dialami rombongan KPK-Panri saat tiba di Desa Cengklong. Tidak ada penyambutan, tidak ada kehadiran Kepala Desa, dan tidak ada staf yang proaktif untuk menemui mereka, meskipun surat resmi sudah dikirim sebelumnya. Suasana hening dan dingin di kantor desa mencerminkan ketidakpedulian terhadap pelayanan publik.
“Kami menunggu hingga pukul 13.00 WIB, setelah memberi kesempatan untuk istirahat dan salat. Namun, kantor pelayanan tetap kosong. Ini jelas menunjukkan rendahnya disiplin kerja dan minimnya rasa tanggung jawab dari aparat desa,” ungkap Suryadi dengan nada tegas.
Ia menambahkan, “Transparansi anggaran dan pelayanan publik adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Apa yang kami alami di Desa Cengklong adalah cerminan buruknya tata kelola pemerintahan desa. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.”
Ketua KPK-Panri juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kemitraan. “Kami datang sebagai mitra untuk mendukung transparansi dan pembangunan desa. Perlakuan seperti ini menunjukkan kurangnya rasa hormat dan komitmen terhadap tanggung jawab publik,” tambahnya.
Suryadi berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang segera melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Desa Cengklong. Ketidakhadiran aparat desa dalam jam kerja resmi juga harus menjadi perhatian khusus untuk mendorong perbaikan pelayanan.
Kunjungan ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang dilayani.
Penulis : Apri
Editor : Alam Chan
