Jakarta, Jurnalfakta1.com | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) di Papua untuk mempercepat penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) guna mendukung program pembangunan nasional di wilayah tersebut. Ia menekankan, keterlambatan pencairan dana Otsus berdampak pada pelaksanaan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kami akan identifikasi hambatan-hambatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan percepatan ini, kami berharap pembangunan bisa lebih merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ribka dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Selasa (24/6/2025).
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta, Ribka menegaskan pentingnya menyelaraskan pembangunan Papua dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan 3 juta rumah, layanan kesehatan gratis, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan kepala daerah, terutama dalam kesiapan lahan dan koordinasi lintas sektor.
Ribka juga menyoroti kontribusi Papua dalam menekan inflasi nasional. Ia mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi di Papua dapat berdampak signifikan pada pencapaian target Indonesia sebagai salah satu dari 45 negara dengan inflasi terendah di dunia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis riset sebagai landasan kebijakan pembangunan. “Riset di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus diintegrasikan untuk memastikan kebijakan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah, dan enam anggota BP3OKP dari seluruh wilayah Papua. Para peserta menyepakati langkah percepatan untuk memastikan dana Otsus segera tersalurkan secara efektif ke masyarakat.
“Langkah kecil yang dilakukan dengan manajemen yang baik akan menghasilkan perubahan besar. Kami harap ini menjadi momen penting untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera,” pungkas Ribka Haluk.
Editor : Alam Chan
