JAKARTA, jurnalfakta1.com – Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan mengesahkan pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R). Lembaga ini dirancang untuk memutus mata rantai persoalan perumahan nasional sekaligus mempercepat penyediaan hunian yang terpadu dan berkelanjutan. Utusan Khusus Presiden, Hashim Joyohadikusumo, menyampaikan bahwa pembentukan BP3R telah disiapkan dan dijadwalkan diumumkan dalam waktu dekat.
“Presiden Prabowo telah menyiapkan pembentukan BP3R pekan depan,” ujar Hashim, Kamis (15/1/2026).
Hashim juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menunjuk Fahri Hamzah sebagai Kepala BP3R dan akan mengumumkan secara resmi susunan kepengurusan lembaga tersebut. Wacana ini semakin menguatkan posisi Fahri Hamzah sebagai figur yang dipercaya lingkaran pemerintahan untuk memimpin lembaga strategis di sektor perumahan.
Menurut Hashim, Fahri Hamzah akan tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai Kepala BP3R. Pembentukan badan ini bertujuan untuk menerobos berbagai hambatan pembangunan perumahan serta memastikan persoalan lintas sektor dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi oleh pemerintah pusat.
Saat ini, Fahri Hamzah masih aktif menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Menteri PKP di Kabinet Presiden Prabowo. Ia mengaku telah berdiskusi langsung dengan Presiden mengenai konsep, arah kebijakan, serta desain kelembagaan BP3R. Diskusi tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah untuk mengintegrasikan penanganan sektor perumahan nasional yang selama ini tersebar di berbagai institusi.
“BP3R akan menyatukan urusan pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pembangunan agar proses penyediaan rumah berjalan lebih cepat,” jelas Fahri.
Meski namanya menguat sebagai Kepala BP3R, Fahri menegaskan dirinya tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri PKP hingga Presiden mengumumkan keputusan resmi. Pemerintah sendiri menggagas BP3R sebagai jawaban atas persoalan backlog perumahan yang masih dialami jutaan keluarga di Indonesia.
“Masih banyak keluarga Indonesia yang tinggal di hunian tidak layak sehingga membutuhkan terobosan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tambahnya.
Tanpa Pendanaan Langsung APBN
Pemerintah merancang BP3R tanpa menggunakan pendanaan langsung dari APBN. Sebagai gantinya, BP3R akan menggunakan skema pembiayaan campuran dengan melibatkan investor. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menggandeng Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai mitra pendukung pembangunan perumahan rakyat.
Fahri menegaskan bahwa keberadaan BP3R tidak menggantikan peran Kementerian PKP yang tetap mengelola program perumahan berbasis APBN. BP3R akan berfokus pada pengelolaan lahan, percepatan perizinan, penyediaan infrastruktur, pembiayaan inovatif, serta pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menekan pertumbuhan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi lingkungan, dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan perumahan nasional tanpa menambah beban fiskal dan tanpa memperpanjang rantai birokrasi.
Profil Fahri Hamzah
Fahri Hamzah dikenal sebagai politisi nasional yang vokal dan berpengalaman dalam isu kebijakan publik. Ia lahir di Sumbawa dan memulai karier politiknya sebagai anggota DPR RI sejak 2004 selama tiga periode. Di parlemen, Fahri pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Wakil Ketua Komisi III.
Sebelum terjun ke dunia politik praktis, Fahri aktif sebagai aktivis Universitas Indonesia dengan pemikiran kritis dan progresif. Ia turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan berperan dalam gerakan Reformasi 1998. Atas pengabdiannya di bidang legislatif, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fahri Hamzah pada tahun 2020.
Editor: Alam Chan
