JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memberikan tujuh rekomendasi perbaikan tata kelola. Temuan tersebut tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK yang diakses di Jakarta, Jumat (17/4).
Dalam laporan itu, KPK menyoroti besarnya alokasi anggaran MBG yang meningkat signifikan dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026. Menurut KPK, besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.
“Besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” demikian isi laporan KPK.
Di tengah sorotan terhadap potensi kerawanan program tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Pada momentum kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Polri turut mendukung peresmian operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 Polda jajaran yang dilakukan secara serentak dan terhubung daring dari masing-masing wilayah.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG dalam tahap persiapan operasional, dan 468 lainnya masih dalam proses pembangunan, termasuk 33 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta masyarakat dan menyerap 68.000 tenaga kerja,” ujar Kapolri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II di Tuban.
Kapolri menegaskan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat.
“Pada tahun 2026, Polri menargetkan melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang menjelaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem pangan berkelanjutan melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.
“Program ini bukan sekadar menghadirkan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok pangan yang inklusif. Karena itu, keberlanjutan program menjadi prioritas utama yang terus diperkuat Polri,” ujar Irjen Pol. Nurworo Danang.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, seluruh operasional SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi. Setiap fasilitas didukung sertifikat penjamah makanan, sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, sertifikat uji laboratorium air, serta pemeriksaan keamanan pangan oleh tenaga kesehatan Dokkes Polri.
Polri juga menghadirkan inovasi operasional dengan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar utama yang dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung layanan memasak dalam skala besar.
Selain fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, Polri turut bergerak memperkuat ketahanan pangan nasional dari sektor hulu hingga hilir. Sebanyak 714 kelompok tani jagung binaan Polri di 42 Polres pada delapan Polda telah memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran mencapai Rp30,3 miliar guna mendukung pengolahan lahan dan pembelian pupuk.
Untuk menjaga stabilitas pasokan hasil panen, Polri bersama mitra terkait juga membangun infrastruktur logistik pangan. Saat ini telah dibangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda dan pada tahun 2026 direncanakan penambahan 10 gudang baru sehingga total mencapai 28 gudang.
Masing-masing gudang diproyeksikan memiliki kapasitas 1.000 ton per unit, ditambah satu gudang utama berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Agenda Presiden RI di Tuban juga dirangkaikan dengan Panen Raya Jagung Kuartal II serta peletakan batu pertama pembangunan gudang ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.
Mengutip arahan Presiden, Kapolri menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.
“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” tutur Kapolri.
Seluruh langkah strategis tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap program prioritas pemerintah sekaligus memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, ketahanan pangan nasional, dan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas.
Editor : Alam Chan
Gambar: Istimewa
