JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat rehabilitasi total empat sekolah yang dinilai memiliki kondisi bangunan paling kritis pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan siswa dan tenaga pendidik sekaligus menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di Ibu Kota.
Empat sekolah yang menjadi prioritas penanganan tersebut yakni SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN Papanggo 01 bersama TKN Papanggo 01.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, keselamatan warga sekolah menjadi perhatian utama Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, kegiatan belajar mengajar di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 telah direlokasi ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 sejak November 2024.
“Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas. Karena itu, kegiatan belajar mengajar telah direlokasi ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 sejak November 2024 agar tetap berlangsung dengan aman,” ujar Pramono saat meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Pramono didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo. Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, terdapat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk dilakukan rehabilitasi total. Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh sekolah telah mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD 2026.
Sementara itu, empat sekolah dengan kondisi bangunan paling kritis akan mendapatkan percepatan penanganan pada tahun ini.
Khusus SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penataan melalui skema regrouping. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan representatif dalam satu kawasan.
“Sebagai bagian dari penataan, SDN Kebayoran Lama Selatan 09 akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 untuk mendukung pembangunan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan representatif. Kebutuhan anggaran untuk regrouping kedua sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp48,15 miliar,” ungkap Pramono.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk menangani empat sekolah prioritas tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, serta jasa sewa angkut dan gudang.
Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, Pemprov DKI Jakarta akan mengoptimalkan sumber anggaran melalui APBD Perubahan maupun sumber non-APBD. Salah satunya berasal dari kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB), RSM/S, serta sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pramono menegaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sekolah harus ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi serta rekam jejak yang baik. Menurutnya, kualitas konstruksi tidak boleh dikompromikan karena menyangkut keselamatan siswa, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan merupakan salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi kerisauan semua, termasuk saya pribadi, karena apa pun pendidikan buat saya adalah prioritas untuk dibangun di Jakarta ini, diperbaiki,” pungkas Pramono.
Editor: Alam Chan
