JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tidak hanya bertugas memantau dan mengumpulkan data. Tim diminta mampu mengidentifikasi akar persoalan ekonomi di setiap daerah, menentukan intervensi yang tepat, hingga mengawal penyelesaiannya.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen, di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi.
Menurutnya, setiap tim memiliki wilayah tanggung jawab mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Mereka bertugas melakukan koordinasi pemantauan, mengumpulkan serta memverifikasi data dari pemerintah daerah (Pemda), kemudian melakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Dalam pelaksanaannya, tim juga diminta mengawal Pemda melalui sembilan langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut meliputi percepatan realisasi APBD dan APBN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan perusahaan.
Dari sembilan langkah tersebut, setiap daerah diminta menetapkan sedikitnya tiga prioritas yang dinilai paling menentukan pertumbuhan ekonominya. Prioritas harus disesuaikan dengan potensi dan persoalan utama di masing-masing daerah.
Tomsi menegaskan, pola penanganan ekonomi tidak bisa disamaratakan. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik, potensi dan persoalan berbeda sehingga membutuhkan intervensi yang berbeda pula.
“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis pasti berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda,” katanya.
Untuk memastikan diagnosis ekonomi tepat, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) daerah dilibatkan dalam setiap koordinasi antara tim dan Pemda. Kehadiran BPS dinilai penting untuk memastikan data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Pemda sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
“Oleh sebab itu, setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ,” tegasnya.
Dengan data yang terverifikasi dan analisis yang lebih tajam, Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah diharapkan tidak berhenti pada pemetaan masalah. Tim harus mampu merumuskan solusi konkret sekaligus mengawal implementasinya.
Tomsi menambahkan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan angka pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan dan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” tandasnya.
Editor: AC
