JAKARTA SELATAN, jurnalfakta1.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) – MPO Jakarta Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2026) sore. Dalam aksinya, massa menuntut pencopotan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti, karena dinilai gagal menegakkan aturan terkait operasional tempat hiburan selama Ramadan.
Aksi tersebut dipimpin Ketua Umum HMI–MPO Jakarta Selatan Fadhlan Rahman bersama Koordinator Lapangan Malik Abid dan Jenderal Lapangan Rusdy Arief.
Fadhlan Rahman menyatakan, pencopotan Kasatpol PP menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut. Menurutnya, pejabat terkait dinilai gagal menjalankan tugas dalam menegakkan aturan yang tertuang dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2018 yang diperkuat dengan Surat Edaran Nomor e-0038/PW.01.02 Tahun 2026 mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M.
“Pencopotan Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan ini merupakan poin pertama kami dalam melakukan aksi penyampaian pendapat hari ini, karena yang bersangkutan dinilai gagal menjalankan tugasnya,” ujar Fadhlan Rahman dalam orasinya.
Ia menjelaskan, pihaknya menemukan sejumlah tempat hiburan di wilayah Jakarta Selatan yang tetap beroperasi selama Ramadan meskipun regulasi melarang aktivitas tersebut. Beberapa lokasi yang disebut di antaranya Bmart Kemang serta Helen’s Night Mart & Captain Livehouse Gunawarman.
Menurut Fadhlan, aktivitas tempat hiburan tersebut berlangsung secara terbuka tanpa adanya penindakan tegas dari aparat penegak Peraturan Daerah, khususnya Satpol PP Jakarta Selatan.
“Pelanggaran terjadi secara sistematis dan berulang. Banyak tempat hiburan tetap buka selama bulan Ramadan, padahal Pergub dengan tegas melarang,” tegasnya.
Fadhlan juga menegaskan bahwa sebelum menggelar aksi, pihaknya telah melakukan survei dan observasi langsung di lapangan, termasuk memantau jam operasional tempat hiburan melalui berbagai sumber, termasuk media sosial.
“Kami tidak gegabah. Tim kami sudah melakukan survei langsung dan memantau aktivitas klub malam melalui laman dan akun Instagram mereka. Dan memang benar mereka beroperasi secara terang-terangan,” paparnya.
Dalam aksinya, HMI–MPO Jakarta Selatan menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah daerah, yakni:
Pencopotan Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan karena dinilai gagal menegakkan aturan Nomor e-0038/PW.01.02/2026.
Penyegelan seluruh tempat hiburan yang terbukti melanggar tanpa pengecualian.
Evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Satpol PP terkait lemahnya pengawasan.
Transparansi kepada publik mengenai daftar tempat hiburan yang melanggar aturan selama Ramadan.
Fadhlan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap peraturan gubernur bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut nilai sosial dan religius masyarakat Jakarta yang ingin menjalankan ibadah Ramadan dengan suasana tertib dan kondusif.
“HMI–MPO Jakarta Selatan menuntut pemerintah bertindak cepat, sigap, dan tegas. Pembiaran bukanlah opsi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Nanto Dwi Subekti belum memberikan tanggapan terkait tuntutan tersebut. Saat hendak dikonfirmasi usai aksi, yang bersangkutan tidak berada di ruang kerjanya di lantai 5 Blok A Gedung Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
“Bapak Kasatpol PP tidak ada di tempat. Termasuk semua kepala seksi juga sedang keluar, tinggal kami yang ada di sini,” ujar salah seorang staf di kantor tersebut.
Editor : Alam Chan
Gambar: Istimewa
