BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun berbagai bentuk tindak kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.
Kapolri meminta para pengusaha maupun perusahaan tidak ragu melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi di lingkungan industri. Ia juga menegaskan jajaran kepolisian akan menindaklanjuti setiap laporan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Listyo Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” itu dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.
Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif dinilai dapat memberikan rasa aman bagi pekerja, menjamin kelancaran operasional perusahaan, serta memperkuat kepercayaan investor.
Kapolri menyebut Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena ditopang kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I 2026. Sementara itu, Jawa Barat mencatat realisasi investasi sebesar Rp138 triliun pada periode yang sama.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah yang berkontribusi besar terhadap capaian investasi Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi tercatat mencapai Rp31,7 triliun, atau sekitar 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat yang mencapai Rp76,8 triliun.
Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan serta kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berlangsung secara aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Listyo Sigit.
Namun, Kapolri menekankan bahwa terciptanya kondusivitas investasi tidak hanya bergantung pada aspek keamanan. Perusahaan juga memiliki kewajiban menaati regulasi dan memenuhi hak-hak pekerja serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.
Menurutnya, pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan dukungan pekerja untuk menjaga kelangsungan produksi, sementara pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan berkembang sebagai sumber penghidupan.
Karena itu, Kapolri mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Perbedaan kepentingan, kata dia, tidak boleh berkembang menjadi konflik yang pada akhirnya merugikan pekerja, perusahaan maupun perekonomian nasional.
Kapolri pun mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja dan serikat buruh untuk terus bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang kondusif dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
Gambar: Istimewa
Editor : Alam Chan
